Ihlas Berpartisipasi

Dalam sebuah seminar mengenai bencana, seorang professor dari Cyprus berkomentar tentang gotong royong. “Apa konsep gotong royong itu tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Bekerja kok gak dibayar…”

Pembicara dari Indonesia yang dari tadi sumringah berbusa-busa menjelaskan Participatory Development sontak jadi melongo.

Sebelumnya, pembicara Indonesia itu dengan bangga sundul langit menjelaskan tentang partisipasi masyarakat korban gempa Jateng DIY yang diklaim sukses(tentu saja pembicara tidak akan berani menyinggung penanganan gempa di daerah lain yang alot mendad-mendad macam aceh, bengkulu dan nusa tenggara. Apalagi semburan Lumpur lapindo!) Dengan prosentase partisipasi masyarakat 40-60%. Dengan pancingan dana karitas negara BLM(Bantuan Langsung Masyarakat) maksinal 15juta. Bisa menghasilkan bentuk rumah yang kalo di rupiahkan minimal 28,10 juta. Itu minimal lho. Berarti ada rumah yang harganya diatas angka itu. Partisipasi yang bagus kan? Setelah ngomong partisipasi, pembicara menjelaskan rahasia kearifan lokal. Nah, nyampailah ke konsep gotong royong. Kalau di desaku disebut sambatan (dari asal sambat yang berarti mengeluh. Sambatan=keluhan. Dalam pengertian lebih lanjut, sambatan berarti membagi keluhan. Biar ringan keluhan itu ditanggung bersama-sama). Masyarakat bergotong royong mendirikan rumah mereka yang roboh. Dari rumah ke rumah bergantian dikerjakan. Mengaduk semen, mengatur bata, memasak konsumsi dan lain lain. Bayangin di awal rekonstruksi, 570 rumah per hari berdiri! Apalagi selain argumen keampuhan gotong royong sayuk rukun orang desa itu.

Seandainya ada yang musti dicermati dari penanganan bencana di Jateng DIY pasti itu wujud partisipasi masyarakat. Ya gotong royong tadi. Nah, orang cyprus itu malah megajukan isu pelanggaran HAM. Dalam forum, beberapa bule tampak manggut-manggut ikut menganggap isu itu serius. Apa pula pelanggaran HAM, isu gawat banget kan.

Aku melihat pembicara melongo. Tapi selang beberapa detik kemudian klecam klecem cengengesan.

Aku garuk kepala, dahsyat juga tafsir profesor itu. Aku tidak menyangka kalau analisa interpretik profesor itu nyampe ke isu HAM. Gotong royong pasti dibayangkan seperti kerja paksa tanpa upah seperti jaman penjajahan. Negara yang punya otoritas memaksa menerapkan pola itu pada masyarakat. Supaya bekerja menyelesaikan program penanganan bencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang diajukan negara. Mereka tidak dibayar. Tafsiran pak profesor itu jauh sekali. Maklum, di negaranya tidak ada gotong royong. Batas wilayah nalar yang belum dikomunikasikan.

Ya yang namanya birokrat, pembicara di depan, seperti mendapat angin segar untuk menjelaskan gotong royong. Dia dengan wibawa dan pesan moral penjaga nama baik negara bercerita gedabus apa itu gotong royong sampai dasar negara( baca: pancasila). Bapak itu bercerita dengan sangat apik tentang nilai-nilai luhur kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang. Bahwa nilai gotong royong seperti bentuk partisipasi aktif dalam demokrasi. Bahkan mereka mereka sudah pada tahapan behavior, ihlas berpartisipasi. Kesadaran yang telah terbentuk lama sebelum orang barat menuntut partisipasi aktif(opo iyak?). Aku seperti mendengar seorang customer service bercerita tentang keunggulan produk(bersemangat dan penuh senyum). Boleh, boleh. Lagian aku suka juga dengan konsep gotong royong. Dan menurutku emang harus dikomunikasikan ke semua pihak. Biar tidak ada salah tafsir.

Hmm... bule itu sampai ngangguk-ngangguk lagi, kali ini sambil bilang: great, great!

Di pergantian forum ada acara minum kopi. Disampingku bapak-bapak pake baju batik wakil korban gempa salah satu ketua Pokmas (Pokmas=kelompok masyarakat. Dalam struktur rehab rekon ketua pokmas sangat signifikan penting. Selain rekeningnya digunakan pencairan dana BLM, mereka juga organisator di tingkatan masyarakat). Kami berbincang. Aku bertanya-tanya soal gempa kemarin. Dia bercerita tentang pemotongan BLM itu emang bagian dari kesepakatan(aku menganggap kesepakatan warga itu kearifan lokal). Ya kami para ketua pokmas tidak digaji negara, masak tidak ada uang bensin, uang ganti ngetik surat, fotokopi atau uang lelah. Jadi pemotongan secara sadar dan ihlas dimusyawarahkan dan disepakati. Pembagian di tempat bapak itu menerapkan sistem bagito(bagi roto). BLM dibagi sama rata. Karena wilayahnya sangat rentan dan sensitif. Daripada gegeran mbak, kata bapak itu. Wah kearifan lokal kayak gini yang enggak diforumkan. Riskan kali.

Trus gimana pak waktu mendirikan rumah? Apa tidak bingung cari tukang? Kan semua orang pada mbangun juga.

(dibahasakan ulang sama iz) Hayo bareng-bareng aja mbak. Gantian. Kalo besok di tempat saya dibangun rumahnya, satu RT ikut ngusung boto, ngaduk semen dan sebagainya datang ke tempat saya. Seterusnya begitu juga di tempat tetangga saya. Lha gimana. Wong waktu gempa datang, kami semua pada mbatin, kok yang mbantu gak dateng-dateng. Eh giliran mereka ramai sekali ke desa-desa, halah kok ternyata yang dateng tidak mbantu-mbantu. Kerjaannya gonta-ganti data verifikasi yang bikin warga kisruh..

Hahaha kami tertawa.

(lanjut bapak tadi) Sebagian lagi sudah merasa cukup jadi orang yang membawa logistik di awal hari-hari gempa(sindiran buat gue bangeet..). Lha terus kami ini apa ya terus nunggu logistik dan tinggal di tenda tho mbak.. kesuwen. Kasian anak saya kedinginan tiap malam tidur di tenda. Ya saya cancut taliwondo, ngurusi bantuan. Walah panjang sekali jalurnya tak lakoni mbak.. bantuan itupun tidak cukup, saya harus menjual dua sapi buat mbangun rumah(ck ck partisipasi tingkat tinggi!). lha gimana lagi..

Batinku, wah ternyata sudut pandang gotong royong masyarakat tidak semanis nilai luhur yang diomong para birokrat tadi. Mereka bahkan tidak sekalipun menyinggung visi nilai luhur nenek moyang. Mereka konkrit: supaya permasalahan cepet selesai. Rumah-rumah berdiri. Berpartisipasi demi kepentingan keluarga, anak dan istri. Sip, sip.

Ada yang tertinggal, korban gempa yang Cuma sebagai penerima bantuan. Gimana mereka memaknai partisipasi mereka? Juga intriknya. Kabar burung yang berhembus, ketua pokmas itu paling basah karena rekeningnya digunakan mencairkan dana BLM untuk 10-15 masyarakat. Belum lagi Uang lelahnya. Ah sayangnya, kategori terakhir itu tidak diundang di forum ini.